Bank Indonesia Siap Luncurkan Rupiah Digital, Bagaimana Tanggapan Pelaku Usaha Crypto?

Bank Indonesia (BI) menyatakan akan segera meluncurkan Rupiah digital di Indonesia sebagai alat transaksi pembayaran yang legal.

Konsep mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) sebelumnya muncul pada tahun 2021 kemarin dan digaungkan beberapa hari lalu. Hal ini dinilai sebagai langkah yang baik untuk literasi keuangan digital Indonesia.

Menanggapi rencana BI tersebut, para pelaku usaha kripto menyatakan dukungannya.

Oscar Darmawan, CEO Indodax, salah satu platform perdagangan crypto terbesar di Indonesia, mengatakan langkah BI untuk memperkenalkan Rupiah digital akan menjadi sinyal yang baik untuk memacu ekosistem ekonomi digital di Indonesia dan membuat Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.

“Selain itu, fokus pembahasan pertemuan G20 adalah pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung implementasi ekonomi digital seperti pembangunan infrastruktur, penentuan roadmap dan pemberian stimulus digitalisasi. Digitalisasi dalam sistem ekonomi tentunya ada dengan harapan agar Bisa mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi. Apalagi juga mengurangi risiko penggunaan uang kertas,” kata Oscar Darmawan, Kamis (28/7/2022).

Kepada BI Oscar Darmawan memberikan masukan, alangkah baiknya jika pembuatan uang rupiah digital memanfaatkan teknologi buku besar terdistribusi yang memiliki banyak keunggulan. Apalagi teknologi ini memiliki sifat yang lebih aman dan transparan.

“Teknologi Blockchain sangat menekankan pada transparansi dan efisiensi. Konsepnya sama dengan konsep Web 3.0 yang mengedepankan prinsip yang sama. Sehingga fungsinya sebagai alat pembayaran atau alat tukar bisa jauh lebih efisien, transparan, dan aman,” jelas Oscar.

Ia menekankan bahwa cryptocurrency di Indonesia seperti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya bukanlah alat pembayaran, melainkan komoditas atau aset yang digunakan untuk investasi.

Kedepannya, rupiah digital dan aset kripto tidak akan saling mengganggu karena fungsinya yang berbeda, bahkan rupiah digital akan memudahkan akses perdagangan kripto di Indonesia karena sama-sama digital.

“Peraturan mengenai kripto berada di bawah Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” ujarnya.

Hal-hal yang diatur Bappebti adalah komoditas. Berdasarkan peraturan pemerintah saat ini, kripto adalah komoditas digital yang telah diatur dan hanya dapat dimiliki oleh investor sebagai aset, bukan sebagai alat pembayaran.

“Jadi itu hal yang berbeda dan tidak akan mengganggu,” katanya.

Pembentukan rupiah digital, menurut Oscar Darmawan, justru akan memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia. Kedua pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan pengusaha, memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan juga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bangsa.

“Fungsi antara aset kripto dan rupiah digital berbeda. Namun, baik pelaku usaha seperti kita maupun pemerintah memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan literasi keuangan digital. Indodax sebagai penyedia platform investasi digital juga memiliki tujuan yang sama,” jelasnya.

“Mari bersama-sama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Saya percaya blockchain dan crypto dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena sekarang jutaan orang bergantung pada Indonesia untuk hidup mereka melalui transaksi jual beli crypto di Indodax,” ujarnya.

Apa itu Rupiah Digital?

Bank Indonesia (BI) akan merilis mata uang rupiah digital.

Mata uang rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) dirilis oleh BI untuk mengatasi risiko terhadap stabilitas aset kripto.

Dikutip dari Kontan.co.id, mata uang rupiah digital merupakan mata uang digital yang diterbitkan oleh BI yang memiliki konsep yang sama dengan mata uang kripto.

Namun, harga mata uang rupiah digital dipatok berdasarkan mata uang negara yang bersangkutan.

Mayoritas bank sentral dunia sudah mulai melakukan penelitian dan tahapan eksperimen sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing.

Berbagai bank sentral berhati-hati dan terus mengkaji kemungkinan dampak CBDC, termasuk Indonesia.

Bank Indonesia terus mengkaji CBDC dan pada akhir tahun ini sudah pada tahap penerbitan white paper perkembangan Rupiah Digital.

Dikutip dari rilis BI, penjajakan penerbitan CBDC dilakukan berdasarkan enam tujuan, yaitu:

1. Menyediakan alat pembayaran digital bebas risiko dengan menggunakan uang bank sentral.

2. Memitigasi risiko mata uang digital non-negara.

3. Memperluas efisiensi dan tahapan sistem pembayaran, termasuk lintas batas.

4. Memperluas dan mempercepat inklusi keuangan.

5. Menyediakan instrumen kebijakan moneter baru.

6. Memfasilitasi penyaluran subsidi fiskal.

Penerbitan CBDC juga mensyaratkan tiga prasyarat yang perlu dipastikan dimiliki suatu negara, yaitu:

1. Desain CBDC yang tidak mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan.

2. Perancangan CBDC 3i (Integrated, Interconnected, and Interoperable) dengan infrastruktur FMI-Payment System

3. Pentingnya teknologi yang digunakan dalam tahap percobaan untuk memahami bagaimana CBDC dapat diimplementasikan (DLT-Blockchain dan non-DLT).